Oleh sebab itu, ia mengusul kan agar Pemkab Bekasi membuat program tersendiri yang mengolah data para keluarga penerima manfaat (KPM) beserta program yang diikutinya.
"Kalau mereka DTKS kan dapat bansosnya dari pusat, kalau sudah begitu kan tidak bisa kalau dia dapat bantuan dari provinsi, ini yang harus jelas, agar pemda tidak ragu dan menutup kemungkinan buat dobel data," ucap Fatma saat dikonfirmasi, Sabtu (25/9/2021).
Tak hanya para KPM, bahkan pendampingnya juga diharapkan agar tercatat sehingga apabila nantinya terjadi data ganda, maka bansos tersebut bisa lebih mudah dikembalikan.
Program yang disebutnya sebagai sistem layanan rujukan terpadu itu, bisa menghindari terjadinya data ganda.
"Apalagi jumlah bansos kan banyak, harus diklasifikasikan berapa orang DTKS-nya, berapa orang yang PKH, kemudian siapa yang dapat bantuan pusat, siapa yang dari pemprov. Nanti kan ketahuan agar tidak dobel datanya," ungkapnya.
Hal tersebut menjadi masalah klasik yang juga terjadi di beberapa daerah lainnya. Namun sejumlah pemerintah kota/kabupaten telah berhasil mengembangkan program untuk menghindari data ganda.
"Memang permasalahannya teknis sekali, tapi tetap harus diselesaikan, beberapa daerah sudah membentuk program itu dan berhasil, seperti di Pekalongan," kata Fatma.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar