Dalam keterangannya, Amsal Sitepu menegaskan bahwa dirinya hanyalah pekerja di bidang ekonomi kreatif. Ia mengaku tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran, melainkan hanya menjalankan pekerjaan sesuai permintaan proyek.
Dengan suara bergetar, ia menyampaikan bahwa perannya sebatas menyediakan jasa pembuatan konten. Menurutnya, jika memang terdapat ketidaksesuaian dalam anggaran, seharusnya pihak terkait dapat menolak sejak awal, bukan berujung pada proses hukum terhadap dirinya.
Amsal juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak kasus ini bagi para pekerja kreatif lainnya. Ia menilai, kondisi tersebut bisa membuat pelaku industri kreatif menjadi ragu untuk bekerja sama dengan pemerintah di masa depan.
Proyek yang dikerjakan Amsal sendiri dilakukan pada masa pandemi, dengan tujuan membantu promosi daerah melalui pembuatan video profil lebih dari 20 desa di Kabupaten Karo. Ia menyebut karya tersebut juga mengangkat potensi dan kearifan lokal setempat.
Namun di sisi lain, jaksa menilai terdapat dugaan penggelembungan anggaran dalam proyek tersebut. Nilai yang ditetapkan untuk setiap paket video disebut mencapai Rp30 juta dan dianggap tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) yang seharusnya.
Kasus ini dinilai melanggar aturan pengelolaan keuangan desa yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kedisiplinan anggaran. Berdasarkan hasil audit, dugaan kerugian negara dalam proyek tersebut mencapai sekitar Rp202 juta.
Amsal sendiri menyatakan tetap mencintai daerah asalnya meskipun tengah menghadapi persoalan hukum. Ia berharap kasus ini dapat dilihat secara adil sesuai dengan peran dan kapasitasnya sebagai pekerja kreatif.
Sumber : CNN INDONESIA
Editor : Tia
