Tragedi Siswa SD di NTT Diduga Bunuh Diri, DPR Ingatkan Negara Tak Boleh Biarkan Anak Menanggung Beban Hidup Sendiri

Babe News - Bekasi, 04/02/2026. Peristiwa meninggalnya seorang siswa sekolah dasar berusia 10 tahun di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang diduga bunuh diri, menuai keprihatinan mendalam dari berbagai pihak. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani atau Ari, menegaskan bahwa negara tidak boleh membiarkan anak-anak menghadapi tekanan hidup sendirian, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar pendidikan.

Ari menilai, jika dugaan motif ekonomi dalam peristiwa ini benar, maka hal tersebut menjadi sinyal kuat bahwa perlindungan negara terhadap anak-anak dari keluarga miskin masih belum optimal. “Jangan sampai anak-anak memikul beban hidup sendirian. Apalagi jika menyangkut kebutuhan belajar, itu jelas menjadi tanggung jawab negara,” ujar Ari saat dimintai tanggapan, Selasa (3/2/2026).

Ia menyebut, kejadian ini bukan sekadar musibah biasa, melainkan tragedi kemanusiaan yang seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Menurut Ari, tekanan ekonomi yang dialami anak bisa berdampak serius pada kondisi mental dan keberlangsungan pendidikan mereka.

“Ke depan, negara harus memperkuat jaring pengaman sosial di sekolah. Tidak boleh ada satu pun anak yang merasa putus asa hanya karena keterbatasan ekonomi,” tegasnya.

Selain peran negara, Ari juga mengingatkan pentingnya kepekaan orang tua, keluarga, serta lingkungan sekitar terhadap kondisi psikologis anak. Ia menekankan agar keluhan anak, sekecil apa pun, tidak dianggap sepele. “Anak-anak perlu didengar dan didampingi. Dukungan emosional itu sama pentingnya dengan bantuan materi,” tambahnya.

Dikutip dari laporan Kompas.id, korban berinisial YBS (10), siswa kelas IV SD di Ngada, diduga mengakhiri hidupnya setelah merasa putus asa dengan kondisi ekonomi keluarganya. Kejadian ini disebut sebagai tamparan keras bagi negara dalam menjamin hak pendidikan anak.

YBS diketahui berasal dari keluarga kurang mampu. Saat meminta uang kepada ibunya, MGT (47), untuk membeli buku dan pena dengan harga kurang dari Rp10.000, permintaan itu tidak dapat dipenuhi karena keterbatasan ekonomi keluarga. Bagi mereka, nominal tersebut bukan perkara kecil.

MGT bekerja sebagai petani sekaligus buruh serabutan. Ia seorang janda yang harus menanggung hidup lima anak. Demi meringankan beban sang ibu, YBS kemudian tinggal bersama neneknya yang sudah lanjut usia di sebuah pondok sederhana. Tak jauh dari tempat tinggal tersebut, YBS ditemukan meninggal dunia dalam kondisi yang mengarah pada dugaan bunuh diri.

Sumber : Kompascom

Editor : Tia

Read More

Diduga Cacahan Uang Pecahan Rp50 Ribu hingga Rp100 Ribu Ditemukan Berserakan di TPS Liar Bekasi

Babe News - Bekasi, 04/02/2026. Sebuah video yang beredar luas di media sosial memperlihatkan tumpukan cacahan kertas yang diduga kuat merupakan potongan uang rupiah berserakan di sebuah tempat pembuangan sementara (TPS) liar di Kampung Serang, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Potongan-potongan kertas tersebut tampak menyerupai pecahan uang Rp50.000 hingga Rp100.000.

Video tersebut diunggah oleh akun Instagram @sahabatpedulilingkungan dan langsung menyita perhatian warganet. Dalam rekaman itu terlihat karung-karung berisi potongan kecil kertas menyerupai uang yang tercampur dengan material urugan dan sampah.

Sambas Purganda (32), keluarga pemilik lahan yang digunakan sebagai TPS liar, membenarkan adanya temuan tersebut. Ia menjelaskan bahwa lahan itu memang kerap dimanfaatkan untuk menimbun dan meratakan tanah dengan berbagai material urugan yang berasal dari beragam sumber.

“Yang ada di video itu benar. Lokasi tersebut memang sering dipakai untuk urugan tanah supaya rata. Kami juga tidak tahu waktu itu materialnya berasal dari apa saja,” kata Sambas, Selasa (3/2/2026).

Menurut Sambas, pihaknya sama sekali tidak mengetahui apakah cacahan kertas tersebut merupakan uang asli atau palsu. Ia menyebut bentuk potongan kertas itu sangat kecil dan sudah dicacah halus.

“Bentuknya kecil-kecil banget. Saya juga tidak bisa memastikan itu uang asli atau bukan. Memang kelihatannya seperti uang, tapi sudah dipotong kecil-kecil dan dimasukkan ke dalam karung,” ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya tidak pernah melakukan pengecekan terhadap material urugan tersebut. Fokus utama mereka hanyalah meratakan lahan, mengingat biaya pembelian tanah urugan murni tergolong mahal.

“Kami enggak pernah cari tahu isinya apa. Yang penting tanahnya bisa rata. Kalau harus beli tanah khusus kan biayanya cukup besar,” jelasnya.

Sementara itu, Kapolsek Setu AKP Usep Armansyah mengatakan bahwa pihak kepolisian belum bisa mengambil langkah lebih jauh sebelum mendapatkan informasi resmi dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten dan Kota Bekasi.

“Benar, ada temuan berupa potongan kertas tersebut. Saat ini kami masih menunggu keterangan dan hasil penelusuran dari Dinas Lingkungan Hidup,” kata Usep.

Hingga kini, belum ada kepastian mengenai asal-usul cacahan kertas yang diduga uang rupiah tersebut, termasuk apakah terkait dengan pelanggaran hukum tertentu atau tidak.

Sumber : kompascom

Editor : Tia

Read More

Hampir Dua Tahun Hak Tak Dibayar, Eks Karyawan BUMD Bekasi Terjerat Utang Demi Bertahan Hidup

Babe News - Bekasi, 04/02/2026. Indra P (33), mantan karyawan PT Mitra Patriot (Perseroda) Kota Bekasi, mengungkapkan pahitnya hidup tanpa kepastian setelah gaji dan pesangonnya tak kunjung dibayarkan selama hampir dua tahun. Kondisi itu memaksanya berutang ke berbagai pihak hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Indra menceritakan, baru tiga bulan tidak menerima gaji saja sudah cukup membuat dirinya dan rekan-rekan sesama karyawan kelimpungan. Mereka terpaksa meminjam uang ke sana-sini demi bertahan hidup. Bahkan, saat dana BPJS Ketenagakerjaan akhirnya cair, uang tersebut langsung habis untuk melunasi utang yang menumpuk akibat gaji tak dibayarkan.

“Kalau berutang pasti. Waktu BPJS cair, itu langsung buat nutup utang. Sisanya, kalau ada, dipakai buat hidup sampai dapat kerja lagi,” ujar Indra.

Meski kini telah kembali bekerja, pengalaman hidup tanpa penghasilan masih membekas kuat. Ia mengaku sempat mengandalkan tabungan hingga akhirnya bekerja serabutan sebagai buruh kasar demi menyambung hidup.

“Ada masa satu sampai dua bulan kami hidup dari tabungan. Bahkan sempat jadi pekerja kasar, karena memang tidak ada kejelasan soal hak kami,” katanya.

Kondisi serupa juga dialami rekan kerjanya. Salah satunya, Ari Lestari Sinaga, terpaksa pulang kampung ke Toba, Sumatra Utara, dalam kondisi hamil karena tak sanggup bertahan hidup di Bekasi tanpa pemasukan.

“Itu miris sekali. Perusahaan dan pemerintah kota seolah tidak peduli. Tidak ada perhatian terhadap kepatuhan BUMD dalam membayar gaji dan pesangon karyawannya,” ujar Indra.

Menurutnya, kejadian ini menjadi preseden buruk bagi Pemerintah Kota Bekasi. Sebagai badan usaha milik daerah, PT Mitra Patriot seharusnya menjadi contoh dalam menjalankan kewajiban ketenagakerjaan, bukan justru abai.

Sebagai kepala keluarga dengan anak-anak yang masih bersekolah, tekanan yang dihadapi Indra sangat berat. Meski begitu, ia berusaha tetap bertahan dan tidak larut dalam keputusasaan.

“Kalau putus asa, insyaallah enggak. Kami tetap ikhtiar. Tapi jujur, di zaman sekarang cari kerja sulit, usia juga sudah bukan usia produktif. Itu berat,” tuturnya.

Terkait kepastian pembayaran hak, Indra mengaku tidak pernah menerima janji resmi dari pihak perusahaan. Ia sempat berharap gaji dan pesangon dibayarkan saat subsidi operasional Trans Patriot dari Pemkot Bekasi dicairkan, namun harapan itu tak terwujud.

“Sampai akhir tidak ada pembayaran, tidak ada komunikasi, tidak ada penjelasan kapan dibayar,” katanya.

Indra berharap penyelesaian hak tiga mantan karyawan yang belum dibayarkan bisa diselesaikan melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bekasi tanpa harus berlanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial.

“Kami ingin selesai di Disnaker. Perusahaan bisa legawa membayar hak-hak kami sesuai kewajiban akibat kelalaian mereka,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan BUMD agar kasus serupa tidak terulang di masa depan.

“BUMD itu perusahaan plat merah. Kalau sampai gaji molor, apalagi tidak dibayar sampai 22 bulan, itu fatal. Ironis ketika pemerintah sering menegur swasta soal kepatuhan, tapi internalnya sendiri justru abai,” tegasnya.

Indra berharap Wali Kota Bekasi ke depan lebih peduli dan memastikan seluruh BUMD menjalankan kewajibannya sebagai pemberi kerja.

“Harapan saya Pak Wali Kota lebih aware, lebih peduli, terutama di internal pemerintahannya sendiri. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang,” katanya.

Sumber : Kompascom

Editor : Tia

Read More