Menurut Purbaya, defisit ini terjadi karena pengeluaran negara lebih besar dibandingkan pemasukan. Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan, karena sejak awal APBN memang dirancang dengan skema defisit.
Dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Senayan, ia menjelaskan bahwa pola belanja negara dilakukan secara merata sepanjang tahun. Sementara itu, pendapatan negara biasanya tidak langsung terkumpul secara optimal di awal tahun, sehingga wajar jika pada kuartal pertama terjadi selisih antara pemasukan dan pengeluaran.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, total belanja negara hingga Maret 2026 mencapai Rp815 triliun, meningkat signifikan sekitar 31,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Di sisi lain, pendapatan negara tercatat sebesar Rp574,9 triliun atau naik sekitar 10,5 persen secara tahunan.
Jika dirinci lebih lanjut, pendapatan negara sebagian besar berasal dari sektor perpajakan yang mencapai Rp462,7 triliun. Angka tersebut terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp394,8 triliun serta bea dan cukai sebesar Rp67,9 triliun. Selain itu, kontribusi dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp112,1 triliun, sementara hibah memberikan tambahan sekitar Rp100 miliar.
Untuk sisi pengeluaran, porsi terbesar berasal dari belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp610,3 triliun. Rinciannya meliputi belanja kementerian/lembaga sebesar Rp281,2 triliun serta belanja non kementerian/lembaga sebesar Rp329,1 triliun. Sementara itu, transfer ke daerah tercatat sebesar Rp204,8 triliun.
Purbaya menekankan bahwa pemerintah akan terus memantau perkembangan pendapatan dan belanja sepanjang tahun guna menjaga stabilitas fiskal. Langkah kehati-hatian tetap dilakukan agar defisit tetap berada dalam batas yang aman sesuai perencanaan.
Sumber : kompascom
Editor : Tia
