Pernyataan itu disampaikan Purbaya usai mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, di Jakarta Pusat, Kamis (27/11). Ia menegaskan telah meminta restu langsung kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pembenahan besar-besaran. “Beri saya waktu satu tahun untuk memperbaiki Bea Cukai. Ancaman ini serius. Kalau kinerjanya tidak berubah dan masyarakat masih kecewa, Bea Cukai bisa saja dibekukan,” kata Purbaya.
Sindiran Gaya Lama ala Soeharto
Dalam kesempatan itu, Purbaya juga menyinggung kemungkinan mengulang kebijakan era Presiden ke-2 RI, Soeharto, yang pernah menyerahkan tugas kepabeanan kepada perusahaan asal Swiss, Suisse Generale Surveillance (SGS), pada 1985. “Bisa saja nanti digantikan SGS lagi, seperti dulu. Pegawai Bea Cukai tahu betul ancaman yang mereka hadapi,” ujarnya.
Kebijakan serupa memang pernah dilakukan Soeharto karena tingginya praktik korupsi di lingkungan Bea Cukai pada masa tersebut. Seluruh pegawai kala itu dirumahkan selama empat tahun, sementara SGS mengambil alih tugas utama pemeriksaan barang.
Dorong Reformasi dengan Teknologi AI
Purbaya juga menambahkan bahwa pihaknya telah mulai menerapkan kecerdasan buatan (AI) di beberapa titik operasional Bea Cukai. Teknologi ini diharapkan dapat menekan praktik-praktik pelanggaran, termasuk underinvoicing, yaitu pelaporan nilai barang ekspor-impor yang lebih rendah dari harga sebenarnya.
Menurutnya, upaya reformasi ini mulai menunjukkan perkembangan positif. “Kemajuannya sudah cukup baik. Saya yakin tahun depan Bea Cukai akan lebih aman, profesional, dan bisa bekerja sesuai harapan,” ujar Purbaya optimis.
Ia menegaskan kembali bahwa para pegawai DJBC kini tengah berupaya meningkatkan integritas dan kinerja. “Kalau kita gagal memperbaiki, 16 ribu pegawai itu bisa dirumahkan. Tapi saya yakin mereka mampu berubah.”
Sumber : CNN Indonesia
Editor : Tia
